BREBES — Perlindungan anak dari perundungan tak bisa hanya diserahkan kepada sekolah atau aparat penegak hukum. Keluarga dan lingkungan masyarakat justru memegang peran paling utama agar anak dapat tumbuh dalam suasana yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Kesadaran inilah yang mendorong Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes memperkuat komitmen seluruh kadernya untuk lebih peduli terhadap persoalan keluarga dan perlindungan anak.
Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengumuman Hasil Evaluasi 10 Program Pokok PKK sekaligus Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum bertema “Lindungi Buah Hati dari Perundungan, Keluarga Damai, Anak Terlindungi”. Acara berlangsung di Aula Lantai 5 Gedung KPT Kabupaten Brebes, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan ini bukan sekadar ajang penilaian kinerja dan pemberian penghargaan. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempertegas peran PKK sebagai garda terdepan dalam pencegahan perundungan, penguatan ketahanan keluarga, serta deteksi dini berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Sebanyak 359 kader hadir, terdiri dari jajaran TP PKK Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa dan Kelurahan. Mereka adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketua Penyelenggara, Ny. Rosmeidiana Puspitasari, menjelaskan bahwa evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian program, kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan ke depan.
“Ini bukan sekadar penilaian. Evaluasi menjadi cermin: apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana kader dapat melayani masyarakat dengan lebih maksimal,” ujarnya.
Bupati: PKK Harus Hadir di Tengah Persoalan Nyata Masyarakat
Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., menegaskan bahwa keberhasilan PKK tidak diukur dari seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai program hanya berhenti di laporan administrasi atau kegiatan seremonial. PKK harus hadir menjawab kebutuhan nyata keluarga di lapangan,” tegas Paramitha.
Ia mengapresiasi dedikasi para kader, namun juga mengingatkan agar setiap program yang belum terlaksana segera memiliki jadwal, penanggung jawab, dan target penyelesaian yang jelas.
Bupati juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang makin membutuhkan perhatian, mulai dari konflik rumah tangga, masalah pengasuhan, penyalahgunaan narkoba, hingga kekerasan dan gangguan kesehatan mental. Ia meminta kader PKK menjadi mata dan telinga pemerintah yang paling peka.
“Saya ingin ibu-ibu PKK aktif bukan hanya saat ada lomba atau pertemuan. Saya ingin kalian hadir lebih dulu — melihat, mendengar, dan bergerak — sebelum masyarakat datang meminta bantuan,” pesannya.
Kader diminta mengenali keluarga yang membutuhkan perhatian lebih, seperti anak yang terancam putus sekolah, remaja yang berubah perilaku, hingga keluarga yang sedang mengalami tekanan berat. Jika ditemukan kasus kekerasan atau penelantaran, segera hubungi pihak terkait dengan tetap menjaga kerahasiaan dan martabat warga.
Paramitha juga mengajak seluruh kelompok kerja bergerak terpadu: Pokja I memperkuat karakter dan pola asuh; Pokja II mendorong kemandirian ekonomi keluarga; Pokja III memperkuat ketahanan pangan; dan Pokja IV meningkatkan kualitas kesehatan ibu, anak, dan lingkungan.
Pahami Tanda-Tanda Perundungan Sejak Dini
Sesi sosialisasi menghadirkan Dani Zakariya, praktik pembinaan karakter dan pemberdayaan masyarakat, yang menjelaskan bahwa perundungan bukan sekadar pertengkaran biasa antar-anak. Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, disertai ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban.
Perundungan bisa berupa kekerasan fisik, ucapan yang menyakitkan, pengucilan, hingga serangan melalui media sosial. Orang tua perlu peka membedakan pertengkaran wajar dengan perundungan yang merugikan pihak yang lebih lemah.
Perubahan perilaku anak adalah sinyal penting: jika anak tiba-tiba pendiam, cemas, enggan ke sekolah, sering sakit tanpa sebab jelas, atau barang pribadinya sering rusak/hilang, orang tua harus segera bertindak. Demikian pula jika anak menunjukkan kecenderungan menindas orang lain.
“Pencegahan dimulai dari rumah. Dengarkan anak tanpa menghakimi, beri teladan yang baik, dan ciptakan suasana di mana anak merasa aman untuk bercerita,” ujar Dani.
Ia juga mengingatkan bahwa perilaku anak adalah cerminan lingkungannya. Menghukum anak yang menindas saja tidak cukup; ia perlu dibantu memahami dampak perbuatannya dan belajar bertanggung jawab.
Dani membagi empat langkah praktis yang bisa dilakukan orang tua:
1. Tenangkan anak — yakinkan bahwa ia aman bersama orang tua
2. Catat kronologi — catat waktu, tempat, dan siapa yang terlibat
3. Komunikasikan dengan pihak sekolah — cari solusi bersama tanpa menggunakan kekerasan
4. Dampingi pemulihan emosi anak — bangun kembali rasa percaya dirinya
Kader PKK juga diajak membangun budaya saling menjaga anak di lingkungan, berkomunikasi secara terbuka antarwarga, dan menyelesaikan konflik dengan musyawarah tanpa membela anak secara membabi buta.
Pada akhirnya, dua kegiatan ini saling melengkapi: evaluasi memastikan kinerja organisasi terus membaik, sementara sosialisasi membekali kader dengan pengetahuan yang dibutuhkan di lapangan. Hasil evaluasi diharapkan tidak hanya berupa piala dan sertifikat, tetapi terjemah menjadi perbaikan nyata di setiap keluarga yang dibina.
Karena perlindungan anak bukan tugas salah satu pihak saja. Itu adalah tugas kita semua — keluarga, tetangga, kader PKK, dan pemerintah — agar setiap anak di Brebes dapat tumbuh dengan damai, aman, dan terjaga.