Hariandaerah.com JAKARTA – Penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kantor Kementerian PUPR menjadi sorotan tajam. Direktur Politic and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai langkah ini harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang menyeluruh, tidak boleh hanya berhenti pada level bawah, melainkan harus sampai ke pucuk pimpinan dan jajaran struktural di bawahnya.
“Penggeledahan ini adalah langkah awal yang baik, tapi tidak boleh berhenti di sini. Kejati DKI harus berani menyidik sampai ke akarnya. Pejabat struktural di bawah Menteri dan Dirjen adalah orang-orang yang memegang kendali operasional, mereka pasti tahu detail masalahnya, jadi wajib diperiksa,” tegas Jerry Massie, Senin (8/4/2026).
Menteri yang Buka Isu, Wajib Bertanggung Jawab
Jerry menegaskan, pemicu utama polemik ini justru datang dari pernyataan Menteri Dody Hanggodo sendiri. Tuduhan mengenai adanya “keanehan” dalam laporan hingga dugaan adanya deep state di kementeriannya tidak bisa hanya menjadi wacana publik, melainkan harus menjadi bahan penyelidikan hukum.
“Siapa yang membuka isu ini? Menteri sendiri. Dia yang bilang ada banyak penyimpangan dan ada deep state. Logikanya sederhana: orang yang paling tahu masalahnya adalah dia sendiri. Maka, sudah seharusnya dia juga dipanggil dan diperiksa untuk mempertanggungjawabkan semua pernyataannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dody menyatakan: “Saya hanya mau mengkonfirmasikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar, deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU.”
Jangan Cari Kambing Hitam
Jerry mengingatkan, proses hukum harus berjalan objektif dan transparan. Pernyataan menteri ke media massa harus ditelusuri secara hukum agar tidak menjadi alat untuk melempar tanggung jawab atau mencari kambing hitam di level bawah.
“Pernyataan publik seorang menteri memiliki bobot hukum. Jangan sampai tuduhan-tuduhan itu hanya diucapkan untuk mengalihkan perhatian, sementara pelaku sebenarnya tidak tersentuh. Semua harus dibuktikan dengan fakta dan data,” tegasnya.
Proses Hukum Harus Adil dan Menyeluruh
Menurut Jerry, jika menteri sendiri mengakui adanya praktik buruk yang sudah berlangsung lama, maka ia memiliki kewajiban untuk hadir dan memberikan keterangan yang jelas di hadapan penyidik. Begitu juga dengan seluruh jajaran di bawahnya, tidak boleh ada yang dikecualikan.
“Keadilan hukum tidak boleh memandang jabatan. Mulai dari menteri, pejabat eselon I, hingga pejabat struktural lainnya, semua harus diperiksa agar kasus ini benar-benar tuntas dan tidak ada yang lolos dari tanggung jawab,” pungkas Jerry Massie.