SEMARANG — Gelombang unggahan di media sosial yang menyerukan kelengseran kepemimpinan hingga pemecatan pejabat penegak hukum di Kabupaten Brebes memicu perhatian dari para pengamat politik. Azra Prabowo dari Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik mengingatkan, partisipasi masyarakat memang penting, namun harus tetap berbasis data, prosedur hukum, dan solusi yang konstruktif. Beliau menyampaikan pandangannya secara khusus kepada awak media hariandaerah.com pada, Kamis 22/10/2026.
Ditanya mengenai fenomena yang sedang berkembang, Azra menegaskan bahwa partisipasi publik adalah hak setiap warga negara dan merupakan pilar penting dalam demokrasi. Namun, ia melihat ada kecenderungan yang perlu diluruskan.
“Yang kami amati, banyak narasi yang beredar justru mereduksi persoalan tata kelola pemerintahan menjadi agitasi emosional semata. Inilah yang kami sebut populisme digital. Padahal, kritik yang sehat harus berbasis pada data dan fakta, bukan sekadar provokasi tanpa argumen yang terukur,” ujar Azra.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan nama atau simbol organisasi tanpa mandat sah merupakan persoalan etika komunikasi politik yang serius. Hal ini, kata dia, justru mencederai partisipasi sipil yang sebenarnya.
Azra juga menyoroti bagaimana mekanisme kepemimpinan berjalan di sebuah negara hukum.
“Dalam hukum tata negara, ada prosedur ketat untuk mengevaluasi maupun mengganti pejabat publik, termasuk aparat penegak hukum. Seruan di media sosial seolah bisa langsung menggeser seseorang dari jabatannya — itu berisiko menciptakan preseden buruk bagi kepastian hukum. Kalau dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi bisa terkikis,” jelasnya.
Lebih jauh, Azra mengajak elemen masyarakat untuk lebih konstruktif dalam menyampaikan aspirasi.
“Kita tahu Brebes menghadapi tantangan besar — pengentasan kemiskinan, tata kelola anggaran, penegakan hukum. Semua itu butuh energi untuk mencari solusi nyata. Kalau kita hanya sibuk saling serang tanpa tawarkan perbaikan, yang muncul hanyalah kebisingan politik. Itu kontraproduktif, apalagi bagi iklim investasi dan stabilitas daerah,” tegasnya.
Menurutnya, penilaian terhadap kinerja pemerintah harus diukur dari capaian program, akuntabilitas keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi — bukan dari berapa banyak unggahan yang viral di media sosial.
Di akhir pembicaraan, Azra Prabowo menyampaikan tiga hal penting yang perlu dilakukan bersama-sama:
Pertama, masyarakat perlu didorong menyalurkan kritik melalui saluran formal, seperti audiensi resmi dan kajian berbasis data, bukan sekadar unggahan emosional.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu lebih terbuka dalam menyampaikan informasi publik. “Ketika informasi resmi mudah didapat, ruang bagi disinformasi akan semakin sempit,” ujarnya.
Ketiga, seluruh pemangku kepentingan diharapkan mengalihkan energi dari pertentangan pribadi menuju perdebatan gagasan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Brebes.
“Mari kita bangun dialektika yang sehat. Beda pendapat itu wajar, tapi mari kita beda gagasan untuk Brebes yang lebih baik, bukan sekadar beda karena sentimen pribadi,” pungkas Azra Prabowo.